Yang Menentukan Harga BBM Non Subsidi

Yang menentukan harga bbm non subsidi Tiga operator stasiun bahan bakar umum (SPBU) menaikkan harga jual bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi pada awal Agustus, seiring dengan tren kenaikan harga minyak mentah di pasar internasional. PT Pertamina (Persero), badan usaha milik negara di sektor minyak dan gas bumi,  telah menaikkan harga bahan bakar nonsubsidi sejak Jumat (3/8). Sedangkan PT Shell   Indonesia,  perusahaan minyak dan gas bumi dari Belanda dan PT Total Oil Indonesia, perusahaan migas asal Perancis mulai menerapkan harga baru pada Rabu (1/8).

Komisi Pe­nga­was Persaingan Usaha (KP­PU) menduga ada per­mai­nan harga BBM nonsubsidi an­tara Pertamina dan pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) asing. Harga Bahan Bakar Mi­nyak jenis pertamax di Stasiun Pe­ngisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina Rp 9.800. Sedangkan harga BBM Su­perR95 (setara pertamax) milik Shell dibanderol dengan har­ga Rp 9.850. Sementara jenis Super R92 seharga Rp 9.250 per liter.

Komisi Pengawas Per­sai­ngan Usaha (KPPU) me­n­si­nya­lir adanya kartel (kum­pul­nya pengusaha yang mela­ku­kan monopoli penetapan harga jual, red).

Ketua KPPU Tadjuddin Noer Said mencurigai adanya kartel antara Pertamina dan pesaingnya, Shell. Hal itu lan­taran setiap terjadi penu­runan harga pada SPBU milik Per­ta­mina, maka hal yang sama juga dilakukan Shell. Waktu penu­ru­nan harga antar keduanya hanya berselang satu hari.

"Saya melihat ada indikasi kartel. Contohnya, saat harga Pertamina menurunkan harga pertamax, maka maka Shell juga langsung menurunkan Super R92. Bahkan Shell me­nu­runkan Super R92 lebih ren­dah dari pertamax," ucap Tadju­ddin di kan­tornya, ke­ma­rin.

Menurutnya, sampai saat ini, harga batas atas pertamax tidak ditetapkan oleh pe­me­rin­tah. Padahal, pemerintah ber­we­nang menetapkan harga. Hal itu sesuai putusan Mahka­mah Konstitusi nomor 20/PUU-V/2007 yang me­nye­but­kan penetapan harga meru­pa­kan kewenangan pemerintah na­mun hanya menyangkut ba­han bakar minyak dan gas bu­mi dengan spesifikasi tertentu dan tetap memberlakukan persaingan pada pasar non­sub­sidi.

"Seharusnya pemerintah mengacu pada putusan MK (Mahkamah Kosntitusi), yakni tidak hanya menetapkan harga pada BBM dan gas subsidi, melainkan juga harga BBM dan gas nonsubsidi," lanjut­nya.

Saat dikonfirmasi, Media Re­lation PT Shell Indonesia Sri Wahyu Endah me­nga­ta­kan,  penentuan harga jual ditentukan dari Means Of Plats Singapore (MOPS). Se­lain itu, juga menyesuaikan dengan kurs dolar Singapura.

"Jadi, kalau disana (Singa­pu­ra) naik, maka harga BBM non subsidi juga bisa naik. Begitu pun sebaliknya," ucap Sri, kemarin (2/6). Vice President Corporate Communication Pertamina Mochamad Harun menuturkan, penen­tuan harga pertamax juga berdasarkan MOPS.

"Seperti sekarang ini, harga pertamax sudah turun menjadi Rp9.250. Tapi kalau MOPS naik, ya kita juga akan naikkan harganya," tukasnya.

Perlu diketahui, berda­sar­kan Undang-Undang (UU) No­mor.5 ta­hun 1999 tentang Larangan Prak­tik Monopoli dan Persaing­an Usaha Tidak sehat pasal 11 ten­tang kartel disebutkan, pelaku usaha dila­rang membuat perjanjian de­ngan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mem­pe­ngaruhi harga dengan me­nga­tur produksi dan atau pe­ma­saran suatu barang dan atau jasa, yang dapat me­nga­kibatkan terjadinya praktik mo­nopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Ogah Beralih

Beberapa petugas SPBU ma­sih malu menolak peng­guna mobil dinas pemerintah (pelat merah) membeli premium meski pemerintah su­dah melarang kendaraan dinas menggunakan BBM bersubsidi tersebut.

"Saya belum berani sih, masih sungkan jadi diisi saja. Ya kalau sudah ada perintah, maka akan memberi tahu pe­lang­gan, tapi kalau pembeli tidak mau bagaimana," kata Brema Hebrew,22, petugas SPBU di Jalan Pemuda Ra­wa­ma­ngun, kemarin.

Dia juga mengaku me­nge­ta­hui penerapan kebijakan pe­nghematan penggunaan BBM bersubsidi itu dari koran dan televisi, belum mendapat ara­han langsung dari atasannya. Ka­­rena itu, dia belum berani (***)